5 hours ago
10
ILUSTRASIJAKARTA – Kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga orang mantan pimpinan (petinggi) Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, memunculkan desakan agar pemerintah membenahi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai langkah tersebut penting agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto tidak terus dibayangi persoalan tata kelola. Hal itu mengemuka dalam diskusi yang digelar FWK di Jakarta, Rabu (3/6/2026) kemarin
Koordinator Nasional FWK, Raja Pane mengatakan, bahwa kasus yang menyeret mantan petinggi BGN menjadi pukulan bagi pemerintah, karena MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Raja Pane, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menata ulang pelaksanaan program tersebut, mulai dari perencanaan, pengelolaan anggaran, penunjukan mitra hingga sistem pengawasan di lapangan.
“Kita minta presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi total. Sehingga program MBG benar-benar tepat sasaran dan tidak bisa lagi dipermainkan, apalagi dikorupsi,” kata Raja Pane.
Sikap FWK itu muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025 – 2026.
Sementar itu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dalam penunjukan mitra SPPG yang menjalankan program MBG
Berdasarkan penyidikan pihak Kejagung, yayasan yang seharusnya dipilih melalui mekanisme transparan diduga justru dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana korupsi dan memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai BGN.
Kemudian, Mantan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, menilai kasus tersebut harus menjadi titik balik bagi pemerintah dalam menentukan arah program MBG ke depan. “Kalau mau diteruskan, ini harus menjadi titik balik agar program MBG berjalan sesuai tujuannya, bukan seperti selama ini yang banyak masalah,” ujarnya.
Pembenahan dalam tata kelola Program MBG harus dimulai dari penempatan orang-orang yang tepat dan berintegritas agar program tidak kembali tersandung persoalan (kasus) serupa, pungkasnya.
Sedangkan Wartawan senior AR Loebis menilai pergantian Kepala BGN dari Dadan Hindayana kepada Naniek S. Deyang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, pergantian pimpinan harus diikuti pula pembenahan nyata dalam pelaksanaan program.
“Ini apresiasi sekaligus ujian bagi Naniek. Karena dia harus fokus dan memastikan program MBG ini tepat sasaran,” harapnya.
Pandangan serupa juga disampaikan wartawan senior Sarwani. Ia berharap transparansi menjadi fondasi utama dalam pengelolaan program MBG yang menyangkut kebutuhan jutaan anak Indonesia.
“Data harus terbuka, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Sementara itu, wartawan senior lainnya, yakni Didin Maninggara, mengusulkan agar Kepolisian tidak lagi terlibat dalam pelaksanaan operasional dalam program MBG. “Kepolisian sebaiknya fokus pada fungsi pengawasan, sehingga tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas,” katanya.
Sebagimana diketahui program MBG mulai dijalankan pemerintah sejak awal Januari 2025 lalu, tujuannya untuk meningkatkan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi anak-anak sekolah.
Dengan anggaran sekitar Rp85,27 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026, program ini menjadi salah satu kebijakan pemerintah dengan anggaran terbesar sekaligus mendapat sorotan publik paling luas, pungkasnya. (Ril/*)
