13 hours ago
7
Lazimnya seperti tahun-tahun sebelumnya, bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan dirayakan dengan pelbagai lomba dan dipenuhi simbol-simbol kebangsaan yang gegap gempita. Namun, di balik semarak perayaan kemerdekaan tersebut, tersisa pertanyaan yang belum terjawab: sudahkah kemerdekaan hadir di ruang kelas? Pertanyaan itu tidak bisa sepenuhnya ditujukan pada pemerintah pusat. Jawaban terbesar justru bergantung pada tiga aktor terdekat dengan kehidupan siswa sehari-hari, yaitu guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan daerah atau kemenag. Merekalah yang setiap hari menentukan apakah kemerdekaan itu benar-benar sampai ke bangku sekolah, atau hanya berhenti di mimbar seremonial.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendikdasmen Tahun Ajaran 2023/2024 dan 2024/2025 menunjukkan beberapa capaian yang patut diapresiasi. Akan tetapi, ada beberapa pekerjaan rumah yang hanya bisa diselesaikan dengan gerakan bersama tiga aktor tersebut, yaitu guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan daerah atau kemenag.
Dinas pendidikan dan kemenag adalah ujung tombak pemerataan dan tata kelola. Di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, pihak-pihak terkait seperti dinas pendidikan dan kemenag adalah pihak yang paling tahu kondisi riil di lapangan, sekaligus pemegang kunci desentralisasi anggaran. Sayangnya, data menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur sekolah masih jauh dari selesai.
Berdasarkan data Kemendikdasmen tahun ajaran 2024/2025, dari 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia, 60,3 persen berada dalam kondisi rusak, dengan rincian 27,22 persen rusak ringan, 22,27 persen rusak sedang, dan 10,81 persen rusak berat. Provinsi seperti Sulawesi Barat dan Papua Pegunungan bahkan mencatat lebih dari 21 persen ruang kelas SD dalam kondisi rusak berat.
Di sinilah peran pihak terkait diuji: mempercepat pengajuan rehabilitasi lewat program revitalisasi sekolah yang sudah berjalan sejak Mei 2025, memastikan data kerusakan by-name by-address akurat, dan mengawal agar anggaran benar-benar sampai ke sekolah yang paling membutuhkan, bukan hanya yang paling dekat dengan pusat kota.
Dinas pendidikan juga memegang peran penting dalam menekan angka anak yang hilang di persimpangan jenjang. Angka putus sekolah nasional sebenarnya sudah relatif rendah, di bawah 1 persen di semua jenjang (SD 0,16 persen, SMP 0,12 persen, SMA 0,13 persen, SMK 0,19 persen menurut Dapodik TA 2024/2025). Namun yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah lebih dari 20 persen lulusan SMP yang memilih tidak melanjutkan ke SMA atau SMK, menurut data Susenas terbaru. Gerakan Anak Rentan Putus Sekolah (ARPS) yang digagas Kemendikdasmen hanya akan efektif jika dinas pendidikan dan kemenag di daerah aktif memetakan siswa berisiko dan menghubungkannya dengan bantuan konkret, seperti subsidi transportasi, asrama siswa di daerah terpencil, atau jemput bola ke keluarga rentan ekonomi.
Di sisi anggaran perguruan tinggi, meski ini ranah pemerintah pusat, dinas pendidikan daerah tetap punya peran mendorong siswa SMA atau SMK melanjutkan studi. Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi nasional baru 32,00 persen pada 2024, dengan kesenjangan tajam antara kota (38,60 persen) dan desa (21,16 persen). Mengubah pola pikir yang lebih memilih mendodol sawit dengan uang dua ratus ribu sehari daripada kuliah menjadi tantangan tersendiri. Sosialisasi beasiswa seperti KIP Kuliah di sekolah-sekolah pinggiran dan daerah 3T semestinya menjadi agenda rutin dinas pendidikan, bukan sekadar informasi yang menggantung di papan pengumuman.
Kepala sekolah atau madrasah adalah manajer yang menentukan wajah institusinya sehari-hari. Jika dinas pendidikan mengatur kebijakan dari atas, kepala sekolah adalah yang menerjemahkannya menjadi kenyataan di lapangan. Soal sanitasi, misalnya, kabar baiknya cukup menggembirakan: lebih dari 80 persen sekolah di setiap jenjang kini memiliki sumber air yang cukup, dengan rincian SMK 89,86 persen, SMA 87,66 persen, SD 85,11 persen, dan SMP 84,87 persen. Namun capaian ini perlu terus dirawat, dan di sinilah kepala sekolah berperan menjaga agar fasilitas yang sudah ada tidak terbengkalai, sekaligus mengajukan perbaikan lewat jalur yang tepat ketika kerusakan mulai terjadi.
Kepala sekolah atau madrasah juga adalah pengelola langsung sumber daya guru. Data BPS menunjukkan capaian yang cukup membanggakan: 97,33 persen guru di Indonesia telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 pada tahun ajaran 2023/2024, meningkat menjadi lebih dari 95 persen di semua jenjang pada TA 2024/2025 (SD 97,46 persen, SMP 98,32 persen, SMA di atas 98 persen). Modal ini besar, tapi kualifikasi ijazah saja tidak cukup. Kepala sekolah yang baik adalah yang mampu memetakan kebutuhan pelatihan gurunya, mendorong budaya belajar kolegial antarguru, dan memastikan kurikulum yang diajarkan benar-benar relevan dengan kebutuhan siswa, bukan sekadar mengejar target administratif.
Satu hal lagi yang menjadi tanggung jawab langsung kepala sekolah atau madrasah adalah kepekaan terhadap siswa yang mulai menunjukkan tanda-tanda akan putus sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menekankan pentingnya sekolah peka mendeteksi perubahan perilaku murid, seperti peningkatan absensi, penurunan capaian belajar, hingga perilaku indisipliner berulang, sebagai sinyal dini kerentanan putus sekolah. Ini hanya bisa berjalan jika kepala sekolah membangun sistem deteksi dini yang benar-benar hidup, bukan sekadar dokumen kebijakan.
Guru adalah garda terdepan yang menentukan kualitas sesungguhnya. Pada akhirnya, semua kebijakan dan infrastruktur akan bermuara pada satu titik, yaitu apa yang terjadi di dalam kelas, antara guru dan siswa. Guru adalah pihak yang paling tahu kapan seorang anak mulai kehilangan motivasi, kapan metode mengajar perlu diubah, dan kapan seorang siswa butuh dukungan lebih dari sekadar nilai rapor.
Dengan kualifikasi akademik yang sudah relatif tinggi secara nasional, tantangan guru kini bergeser dari sekadar memenuhi syarat ijazah menjadi terus mengembangkan kompetensi pedagogik dan digital. Pelatihan berkelanjutan, keterlibatan dalam komunitas belajar guru, dan kemauan mengadopsi metode mengajar yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital, menjadi kunci agar kualifikasi tinggi ini benar-benar berbuah kualitas pembelajaran, bukan sekadar status administratif.
Guru juga memegang peran penting dalam pencegahan putus sekolah, terutama lewat dukungan psikologis dan konseling dasar. Seperti disampaikan Wamendikdasmen, banyak anak menghadapi kelelahan mental, dan setiap guru idealnya memiliki keterampilan dasar untuk mengenali serta merespons hal ini, bukan hanya guru bimbingan konseling. Dukungan emosional yang konsisten dari guru kelas maupun guru mata pelajaran bisa menjadi penentu apakah seorang siswa bertahan atau justru menyerah di tengah jalan.
Kemerdekaan yang dimulai dari tiga meja kerja. Data-data ini menunjukkan bahwa perjalanan pendidikan Indonesia tidak melulu suram; ada kemajuan nyata dalam sanitasi sekolah, kualifikasi guru, dan penekanan angka putus sekolah. Namun kemajuan itu tidak akan bertahan, apalagi meluas, tanpa kerja bersama dari tiga meja kerja yang paling menentukan: kantor dinas pendidikan yang mengatur kebijakan dan anggaran, ruang kerja kepala sekolah yang mengelola sumber daya harian, dan ruang kelas tempat guru bertemu langsung dengan siswa.
Hari Kemerdekaan seharusnya menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai, dan perjuangan itu tidak hanya milik pemerintah pusat. Setiap kepala dinas yang mempercepat rehabilitasi ruang kelas, setiap kepala sekolah yang peka terhadap siswa rentan putus sekolah, dan setiap guru yang terus mengasah caranya mengajar adalah pihak-pihak yang benar-benar membawa kemerdekaan itu masuk ke dalam kelas, bukan hanya berhenti di tiang bendera. (**)
Penulis: Muhammad Nur (Pengawas Madrasah di Sumbar)
