12 hours ago
7
KEBIJAKAN: Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Sandra Utama Teguh.
RADARSUKABUMI.COM – Upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Sukabumi tidak hanya dilakukan dengan mengingatkan wajib pajak. Pemerintah daerah mulai memperluas akses pembayaran agar masyarakat bisa menunaikan kewajibannya dengan lebih mudah, termasuk melalui Agen Laku Pandai Bank Jabar Banten (bjb).
Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Agen Laku Pandai Bank BJB. Kegiatan ini melibatkan Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Kepala P3DW Kota Sukabumi, pimpinan bjb, serta para petugas Penggiat Taat Pajak/Penelusur dari 33 kelurahan se-Kota Sukabumi.
Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Sandra Utama Teguh mengatakan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor opsen PKB, membutuhkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada penagihan, tetapi juga memberikan solusi nyata kepada masyarakat.
Menurutnya, petugas penelusur memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan warga. Mereka bukan sekadar bertugas mendata dan mengingatkan kewajiban pajak, tetapi juga harus mampu menjadi jembatan informasi bagi wajib pajak.
“Sebagai ujung tombak di lapangan, tugas rekan-rekan tim penelusur tidak hanya mendata dan mengingatkan masyarakat akan kewajibannya, tetapi juga menjadi jembatan informasi yang memberikan solusi kemudahan bagi para wajib pajak,” ujar Sandra, dalam sambutannya.
Ia menilai masih adanya masyarakat yang menunggak pajak tidak selalu disebabkan keengganan untuk membayar. Faktor akses dan keterbatasan waktu untuk datang ke kantor Samsat juga menjadi persoalan yang perlu dijawab pemerintah bersama mitra pembayaran.
Maka dari itu, BPKPD Kota Sukabumi menggandeng bjb untuk menyosialisasikan Agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif) sebagai salah satu alternatif layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Seringkali kendala masyarakat menunggak pajak bukan karena tidak mau membayar, melainkan karena keterbatasan akses atau waktu untuk datang ke kantor Samsat,” katanya.
Melalui sinergi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses pembayaran PKB melalui agen-agen Bank bjb yang berada lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Skema ini sekaligus diharapkan mampu memperluas kanal pembayaran dan mengurangi hambatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Sandra meminta seluruh tim penelusur memahami mekanisme Agen Laku Pandai secara menyeluruh. Dengan begitu, informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak berhenti pada imbauan untuk membayar pajak, tetapi juga disertai pilihan solusi yang konkret.
“Jadikan ini sebagai senjata dan solusi konkret yang bisa saudara tawarkan kepada masyarakat saat melakukan penelusuran. Sampaikan kepada warga bahwa bayar pajak sekarang sudah semakin dekat, mudah dan cepat,” tegasnya.
Selain memperluas akses pembayaran, BPKPD juga memperkuat kapasitas tim penelusur. Dalam kegiatan tersebut, lima anggota baru mendapatkan pembekalan teknis mengenai regulasi dan alur kerja penelusuran opsen PKB.
Sandra mengingatkan petugas baru maupun senior agar mengedepankan komunikasi yang santun dan humanis ketika berhadapan dengan masyarakat. Integritas juga menjadi hal yang ditekankan karena petugas penelusur menjadi representasi pemerintah daerah di tengah warga.
“Kuasai regulasi, pahami alur kerja penelusuran, dan selalu kedepankan santun serta komunikasi humanis saat berhadapan dengan warga. Jaga integritas, karena di pundak saudaralah citra tim penelusur opsen PKB dipertaruhkan,” ujarnya.
Menurut Sandra, penguatan tim dan perluasan kanal pembayaran menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan optimalisasi PAD Kota Sukabumi pada 2026. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut meningkatkan penerimaan, tetapi juga memastikan proses pembayaran semakin mudah dijangkau masyarakat.
Ia pun meminta tim penelusur senior turut membimbing lima personel baru agar kerja lapangan semakin solid. Sementara kepada bjb, Sandra menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dalam mendorong kemudahan transaksi keuangan daerah.
“Sinergi tersebut diharapkan membuat upaya peningkatan kepatuhan pajak berjalan lebih persuasif. Masyarakat diingatkan mengenai kewajibannya sekaligus diberikan akses pembayaran yang lebih dekat, sehingga optimalisasi opsen PKB dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak,” tukasnya. (ris)
