19 hours ago
13
Langgam.id-14 pengurus KONI kabupaten kota meminta Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumbar 2026 lantaran anggaran yang dibutuhkan untuk persiapan atlet yang akan berlaga masih menunggu pengesahan di daerah masing-masing. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatar Barat telah menetapkan Porprov tahun akan digelar pada 2-14 Oktober 2026.
Perwakilan dari Forum KONI Sumbar Asmadi yang juga Ketua KONI Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan banhwa pihaknya mendukung Porprov terselenggara tahun ini. Namun mereka meminta agar jadwal ditunda sampai anggaran KONI turun usai pengesahan APBD Perubahan.
“Kita mendukung dan bahkan dipastikan ikut Porprov dan kami tidak mau Porprov tahun ini ditunda ke tahun selanjutnya. Namun kami tidak ingin ada daerah yang tidak ikut serta dikarenakan penyesuaian pembahasan anggaran,” ucapnya.
Ia memisalkan anggaran KONI Padang Pariaman yang masih menunggu pengesahan APBD Perubahan oleh pemerintah daerah. Tanpa ada anggaran tersebut KONI kabupaten/kota tidak maksimal mempersiapkan atlet yang akan diutus nantinya.
“Ini harus jadi pertimbangan, kami kasihan dengan atlit karena biaya kontingen berada di anggaran perubahan dan satu sen pun tidak ada di APBD awal,”ucapnya.
Ia menegaskan bahwa anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membiayai perlengkapan, makan dan minum, seragam dan kebutuhan lainnya.
Menurutnya KONI juga takut berurusan dengan aparat penegak hukum jika masih dipaksakan.
“Pada umumnya kondisi yang sama hampir dirasakan oleh setiap KONI kabupaten/kota. Karena itu kita sampaikan aspirasi kita kepada DPRD agar dapat dipertimbangkan,” ujarnya.
Perwakilan pengurus KONI yang bertemu DPRD untuk menyampaikan permintaan penyesuaian jadwal Porprov 2026. Pertemuan itu dihadiri KONI Kabupaten Padang Pariaman, Payakumbuh, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Pasaman Barat, Limahpuluh Kota, Pasaman, Sawahlunto dan KONI Solok Selatan.
Sementara itu lima Koni lainnya yang tidak hadir dalam pertemuan itu namun meminta jadwal Porprov disesuaikan yaitu KONI Kota Pariaman, Agam, Kota Solok, Kabupaten Solok, Dhamasraya dan Padang Panjang.
Ia mengharapkan aspirasi yang ia dan rekan-rekan KONI lainnya sampaikan dapat ditindaklanjuti. “Bagaimanapun DPRD adalah tempat menampung aspirasi, mungkin apa yang kami sampaikan akan diteruskan dan ditindak secara cepat,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua KONI Pasaman Ade Herman, bahwa pihaknya menunggu pengesahan anggaran perubahan untuk mempersiapkan atlet yang akan berlaga di Porprov Sumbar.
“Kita baru awal oktober bisa pencairan dan itu masalahnya. Kalau anggaran belum sah kita tentu tidak bisa melakukan persiapan,”ujarnya.
Ia mengatakan Kabupaten Pasaman mendukung penuh pelaksanaan Poprov 2026, namun jangan sampai ada KONI yang tidak bisa mengutus atletnya lantaran terkendala dana.
“Kalau bisa semua kabupaten kota atlitnya harus ikut, karena ini modal awal untuk mengkuti PON nantinya,”tuturnya.
Terpisah, Ketua KONI Tanah Datar Novitra Kemala juga mengutarakan hal yang sama bahwa anggaran untuk persiapan Porprov masih menunggu pengesahan. Ia memprediksi pencairan dana APBD-P Kabupaten Tanah Datar diprediksi melewati tanggal 2 Oktober.
“Kita tidak bisa melakukan pengadaan dalam satu atau dua hari, idealnya itu jawaban kami meminta mundur ke November,” katanya.
Ia mengatakan langkah ini merupakan upaya penyelematan cabor-cabor di bawah naungan KONI kabupaten/kota bisa digelar dalam Porprov 2026 ini.
Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumbar Lazuardi Erman mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi dari KONI kabupaten/kota tersebut.
“Kita menampung semua apa yang jadi persoalan, nanti sesuai mekanismenya akan kita rumuskan dalam sebuah kesimpulan dan akan dilanjutkan oleh pimpinan DPRD,”ujarnya. (fix)
