3 hours ago
1
Langgam.id — Video yang diduga memperlihatkan tindakan tidak pantas dan melibatkan dua orang yang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) menjadi perhatian publik.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumbar, Albert Hendra Lukman, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai, jika video itu benar melibatkan ASN dan menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan moral serta etika, kejadian tersebut sangat disayangkan.
“Kalau memang ini bertentangan dengan moral dan etika sebagai ASN, tentu hal ini sangat membuat kita prihatin,” kata Albert saat dihubungi Langgam.id, Selasa (25/8/2026).
Meski demikian, Albert mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurutnya, hingga kini Pemprov Sumbar belum memastikan identitas orang yang terlihat dalam video tersebut.
“Kalau kita lihat pernyataan Pemprov Sumbar sampai hari ini, mereka belum memastikan siapa yang ada di dalam video itu. Memang disebutkan kepala biro sudah mengundurkan diri, tetapi belum diketahui apakah kepala biro tersebut yang ada di dalam video,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan identitas maupun status orang yang terlihat dalam rekaman tersebut.
“Kita tetap harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Jangan sampai kita menyimpulkan sesuatu sebelum ada kepastian dan penjelasan resmi,” katanya.
Namun, Albert menegaskan persoalan tersebut tetap harus menjadi perhatian apabila orang yang terlibat nantinya terbukti merupakan ASN. Menurutnya, ASN memiliki kewajiban menjaga moral, etika, disiplin, serta citra aparatur negara.
“Kalaupun ternyata bukan kepala biro, tetapi orang yang ada di dalam video itu merupakan ASN, tentu tetap menjadi persoalan. Sebagai ASN ada etika, moral, dan disiplin yang harus dijaga,” ujarnya.
Menurut Albert, persoalan yang membuatnya prihatin bukan hanya mengenai tindakan yang terlihat dalam video, tetapi juga bagaimana rekaman yang semestinya berada dalam ruang privat tersebut dapat tersebar dan menjadi konsumsi publik.
“Yang sangat disayangkan, itu direkam kemudian bocor dan dipertontonkan kepada publik. Ini sungguh menyedihkan,” ujarnya.
Ia mengaku terkejut dengan munculnya video tersebut. Menurutnya, jika orang yang terlihat dalam rekaman benar merupakan bagian dari lingkungan pemerintahan, persoalan itu berpotensi mencoreng citra Pemprov Sumbar.
“Saya sangat terkejut dan tentu merasa prihatin. Artinya, wajah Provinsi Sumatera Barat, khususnya wajah pemerintah, bisa tercoreng dengan kejadian seperti ini,” katanya.
Meski demikian, Albert meminta persoalan tersebut disikapi secara proporsional dan dijadikan bahan evaluasi oleh Pemprov Sumbar.
“Ini harus kita ambil hikmahnya. Kita serahkan kepada Pemprov Sumbar karena sebagai organisasi pemerintahan tentu ada prosedur untuk menangani pejabat yang berkaitan dengan etika, moral, disiplin dan aturan lainnya,” ujarnya.
Albert mengatakan DPRD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat juga turut merasakan keterkejutan publik atas beredarnya video tersebut.
“Kalau masyarakat saja terkejut, tentu DPRD sebagai wakil masyarakat juga terkejut. Yang kita sayangkan adalah kejadian seperti ini bisa terjadi, apalagi sampai direkam dan tersebar,” katanya.
Ia menambahkan, setiap orang dapat melakukan kesalahan karena pada dasarnya manusia tidak luput dari kekhilafan.
“Namun persoalan tersebut tetap harus ditangani sesuai ketentuan apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran,” ungkap Albert. (HER)
