2 hours ago
2
Langgam.id – Total aset perbankan di Sumatera Barat mencapai Rp88,20 triliun pada semester I 2026. Nilai tersebut tumbuh 4,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan pertumbuhan aset tersebut menunjukkan kondisi sektor jasa keuangan di Sumbar masih terjaga dan terus mendukung aktivitas ekonomi daerah.
“Total aset perbankan pada posisi Juni 2026 adalah sebesar Rp88,20 triliun atau tumbuh sebesar 4,72 persen dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya,” kata Roni dalam keterangan OJK, Jumat (7/8/2026).
Seiring pertumbuhan aset, penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan Sumbar juga meningkat. Hingga Juni 2026, total kredit dan pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp77,70 triliun atau tumbuh 5,92 persen secara tahunan.
Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp65,55 triliun. Angka tersebut tumbuh cukup tinggi, yakni 13,02 persen dibandingkan Juni 2025.
Dari sisi risiko, kualitas kredit perbankan masih berada dalam kondisi yang relatif terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat 2,87 persen, meskipun meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,65 persen.
Penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp31,17 triliun. Nilai tersebut setara 40,11 persen dari total kredit perbankan Sumbar. Namun, secara tahunan kredit UMKM masih mengalami kontraksi 1,44 persen.
Pertumbuhan juga terlihat pada perbankan syariah. Hingga Juni 2026, total aset perbankan syariah mencapai Rp15,14 triliun atau tumbuh 10,91 persen secara tahunan.
Penghimpunan DPK perbankan syariah mencapai Rp11,62 triliun atau tumbuh 6,70 persen, sedangkan total pembiayaan mencapai Rp13,27 triliun atau tumbuh 16,22 persen. Risiko pembiayaan juga masih terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) sebesar 1,94 persen.
Selain perbankan umum dan syariah, kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) konvensional maupun syariah juga menunjukkan pertumbuhan. Total aset BPR mencapai Rp3,04 triliun atau tumbuh 6,34 persen secara tahunan.
Penghimpunan DPK BPR tercatat Rp2,21 triliun atau tumbuh 7,05 persen, sedangkan penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp2,27 triliun atau tumbuh 1,62 persen. Sebanyak 71,15 persen penyaluran tersebut merupakan kredit atau pembiayaan kepada UMKM.
Roni mengatakan perkembangan sektor perbankan tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Perekonomian Sumbar pada triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan.
Di sisi lain, masuknya dana pemerintah melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD), termasuk untuk penanganan bencana, turut menjadi bagian dari dinamika likuiditas dan aktivitas ekonomi daerah selama semester I 2026.
Untuk penanganan bencana, TKD telah dicairkan sejak Mei 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima sekitar Rp534,98 miliar, sementara daerah terdampak bencana lainnya seperti Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Padang Pariaman juga memperoleh alokasi dana dalam jumlah ratusan miliar rupiah.
Namun, pertumbuhan aset dan DPK perbankan tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan pencairan TKD. Kinerja tersebut juga dipengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, penghimpunan dana pemerintah maupun swasta, serta perkembangan kredit dan pembiayaan.
“Stabilitas dan kinerja positif sektor jasa keuangan di Sumatera Barat terus terjaga, memberikan dukungan terhadap penguatan aktivitas ekonomi daerah,” ujar Roni. (HER)
