2 hours ago
7
Langgam.id – Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Sumatra Barat (Sumbar) mengebut penyusunan program kerja prioritas dan kebutuhan anggaran tahun 2026 – 2027.
Pembahasan program kerja ini dibahas dalam rapat yang digelar di ruang pertemuan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumbar, Jumat (8/5/2026). Pertemuan itu dipimpin Ketua Harian LPTQ Sumbar, Ikhwan Matondang.
“Ini menjadi langkah lanjutan untuk merumuskan program prioritas beserta rincian kebutuhan anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan LPTQ ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” kata Sekretaris II LPTQ Sumbar, Afrizal.
Ketua Harian LPTQ Sumbar, Ikhwan Matondang mengatakan, pelaksanaan sejumlah agenda strategis tidak bisa ditunda di tengah proses penyusunan program yang masih berlangsung.
“Salah satu kegiatan yang sudah terlaksana adalah seleksi kafilah Sumbar untuk menghadapi MTQ Nasional Tahun 2026 yang digelar April lalu,” katanya.
Menurut Ikhwan, penyelesaian dokumen program kerja dan rincian kebutuhan anggaran harus segera dituntaskan seiring proses penganggaran Pemerintah Daerah yang terus berjalan, termasuk untuk penyusunan anggaran perubahan tahun 2026.
Ia menjelaskan, pada perubahan anggaran tahun 2026, LPTQ Sumbar diperkirakan memperoleh dukungan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sumbar sebesar Rp 300 juta. Sementara pada tahun 2027, dukungan hibah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi Rp1 miliar.
“Dalam penyusunan anggaran, kami mesti realistis dan terukur berdasarkan skala prioritas kebutuhan, mengingat rencana dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan sponsor juga terbatas,” kata dosen UIN IB Padang itu.
Untuk mempercepat proses finalisasi, seluruh bidang diminta segera menyerahkan usulan program paling lambat Minggu (10/5/2026). Usulan itu mencakup rencana program unggulan sekaligus rincian kebutuhan anggaran pendukung.
“Usulan tersebut tidak hanya untuk program tahun 2026, tetapi juga tahun 2027. InsyaAllah Selasa depan usulan itu akan kita tuangkan dalam bentuk permohonan dukungan anggaran LPTQ yang nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan pihak sponsor,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Edi Dharma, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan kebutuhan anggaran agar dapat segera diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar melalui Biro Kesra.
Menurutnya, waktu pengusulan anggaran perubahan tahun 2026 semakin terbatas sehingga seluruh kebutuhan harus segera difinalisasi.
Selain membahas program dan anggaran, rapat juga menyoroti efisiensi penggunaan fasilitas pendukung kegiatan. Terkait kebutuhan kendaraan operasional, Edi Dharma menyarankan agar LPTQ menggunakan pola sewa sementara atau memanfaatkan transportasi umum dan kendaraan harian berbasis kebutuhan.
“Skema sewa itu banyak untungnya. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan, dalam operasionalnya juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Sementara kendaraan plat merah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi,” ujarnya.
Ia juga mendorong pelaksanaan Training Center (TC) memanfaatkan fasilitas milik pemerintah daerah maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama agar pembiayaan kegiatan lebih efisien.
“Kita di Pemprov memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan TC. Saya yakin hal yang sama juga ada di Kanwil Kemenag. Sebaiknya itu yang kita optimalkan mengingat ketersediaan anggaran kita terbatas,” katanya. (ICA)
