4 hours ago
2
Langgam.id — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Barat menilai anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa waktu terakhir dipicu oleh ketidakpastian regulasi yang memunculkan kepanikan di kalangan pelaku industri sawit.
Ketua GAPKI Sumatera Barat Bambang Wiguritno mengatakan munculnya informasi terkait pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Pelaku usaha menganggap tata kelola perdagangan komoditas sawit akan segera berubah sehingga memengaruhi keputusan bisnis perusahaan.
“Pada awalnya informasi yang berkembang belum jelas sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Kondisi itu membuat banyak pihak mengambil langkah hati-hati sambil menunggu kepastian dari pemerintah,” kata Bambang, Senin (1/6/2026).
Menurut dia, situasi mulai membaik setelah pemerintah menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada 2027. Namun, sebelum klarifikasi itu disampaikan, ketidakjelasan informasi telah memicu keresahan di berbagai lini industri sawit.
Bambang menjelaskan, kekhawatiran terbesar pelaku usaha adalah risiko menumpuknya stok crude palm oil (CPO) apabila terjadi gangguan pada jalur pemasaran atau ekspor. Kondisi itu membuat sejumlah perusahaan lebih berhati-hati dalam membeli tandan buah segar dari petani.
“Ketika pabrik membeli TBS kemudian mengolahnya menjadi CPO, mereka harus memastikan ada pasar yang menyerap produk tersebut. Jika stok menumpuk dan tidak terserap, perusahaan bisa mengalami kerugian karena CPO memiliki keterbatasan dalam penyimpanan,” ujarnya.
Ia mengatakan, risiko tersebut menjadi pertimbangan utama pengelola pabrik dalam menentukan harga pembelian TBS. Selain menghadapi biaya penyimpanan, perusahaan juga berpotensi mengalami penurunan kualitas produk apabila stok terlalu lama berada di tangki penyimpanan.
Menurut Bambang, langkah hati-hati yang diambil perusahaan merupakan bagian dari upaya mengelola risiko bisnis di tengah ketidakpastian kebijakan. Namun, ia mengakui kondisi tersebut pada akhirnya berdampak terhadap harga TBS yang diterima petani di lapangan.
GAPKI mencatat industri kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sektor tersebut menghasilkan devisa sekitar 30 miliar dollar Amerika Serikat setiap tahun dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat Indonesia.
“Dari sekitar 17 juta orang yang terlibat dalam industri sawit, sebanyak 41 persen merupakan petani. Karena itu, stabilitas industri sawit sangat penting bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat,” kata Bambang.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola sawit disampaikan secara jelas dan terukur kepada seluruh pemangku kepentingan. Kepastian regulasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha.
“Kepastian regulasi sangat penting agar seluruh rantai industri sawit, mulai dari petani, pabrik, hingga eksportir, dapat menjalankan usaha dengan tenang dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, harga TBS di sejumlah daerah di Sumatera Barat mengalami penurunan yang memicu protes dari kalangan petani. Pemerintah daerah pun meminta pabrik kelapa sawit tetap mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah provinsi dan tidak melakukan penurunan harga secara sepihak yang dapat merugikan petani. (HER)
