13 hours ago
8
Langgam.id – Rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi dinilai menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar persoalan konstruksi.
Selain melintasi kawasan Pegunungan Bukit Barisan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, proyek strategis tersebut juga bersinggungan dengan tanah ulayat masyarakat Minangkabau serta ruang sosial yang sarat nilai adat dan sejarah.
Praktisi Geographic Information System (GIS) Sumatera Barat, Timtim Deby Purnasebta, menilai pembangunan jalan tol di Sumatera Barat tidak dapat dipandang hanya sebagai upaya meningkatkan konektivitas antardaerah.
“Setiap pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan karakter bentang alam, struktur sosial, dan budaya yang telah berkembang selama berabad-abad,” katanya, Sabtu (11/7/2026)
Ia mengatakan, dinamika yang muncul di tengah masyarakat, termasuk respons sebagian warga di Kabupaten Agam terhadap rencana pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi, seharusnya tidak dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan.
“Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan proyek bergantung pada kemampuan mengintegrasikan kepentingan pembangunan, keselamatan lingkungan, dan penerimaan masyarakat dalam proses perencanaan,” ungkapnya.
Timtim, yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Sicincin di lingkungan Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, menilai tantangan terbesar proyek ini tidak hanya terletak pada aspek rekayasa teknik.
“Pembangunan juga harus mampu menjamin keamanan infrastruktur dalam jangka panjang, diterima masyarakat, serta adaptif terhadap kondisi alam,” tuturnya.
Secara geografis, ruas Tol Sicincin-Bukittinggi dengan panjang trase sekitar 40 kilometer akan melintasi kawasan Pegunungan Bukit Barisan yang memiliki topografi bergunung, lereng curam, lembah sempit, serta berada di wilayah dengan potensi longsor, erosi, dan gempa bumi.
Selain itu, trase juga harus mempertimbangkan keberadaan Sesar Sianok yang merupakan bagian dari Sistem Sesar Sumatera yang masih aktif.
“Saya menilai penyusunan trase tidak cukup didasarkan pada efisiensi biaya maupun kemudahan konstruksi. Berbagai aspek seperti stabilitas lereng, kondisi geologi, sistem hidrologi, perubahan bentang alam, hingga potensi ancaman bencana harus menjadi bagian utama dalam proses pengambilan keputusan,” jelasnya.
Timtim juga menekankan pentingnya penerapan konsep risk-informed spatial planning atau tata ruang berbasis risiko. Melalui analisis GIS berbasis multikriteria, berbagai alternatif trase dapat dibandingkan berdasarkan tingkat kemiringan lereng, kerawanan longsor, kedekatan dengan sesar aktif, penggunaan lahan, kawasan lindung, pola permukiman, hingga potensi dampaknya terhadap tanah ulayat.
Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah menghasilkan keputusan pembangunan yang lebih efisien, aman, tangguh terhadap bencana, sekaligus mampu meminimalkan potensi konflik sosial.
“Dalam konteks Bukit Barisan, pertanyaan utama bukan lagi mengenai lokasi jalan yang paling mudah dibangun, melainkan lokasi yang paling aman dan selaras dengan ruang kehidupan masyarakat,” terangnya.
Di sisi lain, Timtim menilai tantangan terbesar justru berada pada aspek sosial. Jika bentang alam dapat dipetakan menggunakan citra satelit dan analisis spasial, maka bentang sosial hanya dapat dipahami melalui dialog, musyawarah, penghormatan terhadap adat, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar tanah di Sumatera Barat merupakan tanah ulayat atau tanah pusako yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menyimpan sejarah, identitas kaum, dan ikatan sosial masyarakat adat.
Oleh karena itu, penyelesaian pengadaan tanah tidak cukup mengandalkan pendekatan administratif dan hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya.
Berkaca pada pengalaman pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, Timtim menyebut proses pengadaan tanah dapat berjalan relatif baik melalui pendataan yang akurat, musyawarah terbuka, penghormatan terhadap struktur adat, serta kepastian hukum.
“Pengalaman tersebut menunjukkan masyarakat Minangkabau pada dasarnya mendukung pembangunan selama prosesnya berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak masyarakat adat,” katanya.
Ia berharap dinamika yang berkembang dalam rencana pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas perencanaan.
Keterbukaan mengenai alasan pemilihan trase, hasil kajian teknis, analisis risiko bencana, serta pertimbangan terhadap berbagai alternatif dinilai akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan publik.
Menurut Timtim, pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi pada akhirnya bukan hanya proyek untuk mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional, perlindungan lingkungan Pegunungan Bukit Barisan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
“Keberhasilan proyek tersebut ditentukan oleh kemampuan membaca ruang secara utuh, baik dari sisi geografi maupun nilai sosial budaya yang menjadi identitas Ranah Minang,” imbuhnya. (HER)
