9 hours ago
11
LANGGAM.ID– Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI Sumbar mengkritik anggaran miliaran rupiah dari APBD 2026 yang dialokasikan untuk renovasi serta pengadaan barang mewah di rumah dinas pejabat daerah.
Koordinator BEMSI Sumbar Kahfi Harahap menilai sejumlah pengadaan yang direncanakan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menimbulkan pertanyaan mengenai sensitivitas pemerintah terhadap kondisi masyarakat saat ini.
Baca: Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar
Menurut Kahfi, besarnya nilai anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah kegiatan renovasi dan pemeliharaan fasilitas pemerintahan terlihat kontras dengan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat di lapangan.
“Anggaran tersebut merupakan anggaran yang begitu fantastis. Sementara masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu muncul pertanyaan mengapa anggaran tersebut justru digunakan untuk renovasi yang menurut kami belum tentu menjadi kebutuhan paling mendesak,” kata Kahfi, Rabu (10/6/2026)
Baca : Renovasi Rumah Dinas Vasko, Rp100 Juta untuk Kolam Ikan dan Gazebo
Baca : Pemprov Anggarkan Rp400 Juta Lebih untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur
Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam menentukan skala prioritas penggunaan APBD. Menurut dia, masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan pengeluaran yang berkaitan dengan fasilitas pemerintahan.
Kahfi mencontohkan proses pemulihan pascabencana yang hingga kini masih berlangsung di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Selain itu, sektor pendidikan juga dinilai masih menyimpan berbagai persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Baca : Pemprov Gelontorkan Anggaran Rp3,7 M untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur
“Kenapa anggaran itu tidak direalisasikan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat? Misalnya membantu percepatan pemulihan daerah yang terdampak bencana atau memperkuat sektor pendidikan. Kita masih melihat ada daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah,” ujarnya.
Menurut Kahfi, perhatian pemerintah terhadap pendidikan tidak boleh hanya terfokus pada jenjang yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meskipun secara administratif SMA dan sederajat berada di bawah kewenangan provinsi, pemerintah daerah tetap perlu menunjukkan keberpihakan terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Baca: Pengadaan Barang Mentereng di Rumah Dinas Gubernur Mahyeldi, dari Macbook Pro – Mesin Kopi
Baca: Anggaran Renovasi Rumah Dinas Sekda Sumbar Capai Rp800 Juta Lebih
“Kita masih melihat sekolah-sekolah di daerah yang tertinggal menghadapi berbagai keterbatasan. Karena itu publik tentu bertanya mengapa anggaran yang besar tidak lebih diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” katanya.
Kahfi juga mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang sedang didorong pemerintah pusat. Menurut dia, semangat efisiensi seharusnya tercermin dalam penentuan prioritas belanja daerah.
“Selama ini pemerintah berbicara mengenai efisiensi anggaran. Banyak program dan kegiatan yang dikurangi dengan alasan efisiensi. Tetapi ketika muncul anggaran renovasi dan pemeliharaan dengan nilai yang besar, masyarakat tentu mempertanyakan konsistensinya,” ujar Kahfi.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dalam situasi seperti sekarang, masyarakat berharap anggaran lebih banyak diarahkan pada program-program yang pro terhadap kepentingan masyarakat, bukan pada hal-hal yang menimbulkan kesan lebih berorientasi pada fasilitas pemerintahan,” katanya.
Kahfi juga menyoroti kondisi pemulihan pascabencana yang menurutnya masih belum sepenuhnya tuntas. Ia mengatakan masih banyak masyarakat yang menunggu penyelesaian berbagai persoalan akibat bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat masyarakat semakin sensitif terhadap berbagai pengeluaran pemerintah yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan mendesak warga.
“Karena itu pemerintah perlu menunjukkan kepada publik bahwa prioritas utama mereka tetap berada pada kebutuhan masyarakat. Di tengah kondisi seperti sekarang, kecepatan pemulihan pascabencana dan peningkatan pelayanan publik seharusnya menjadi perhatian utama,” jelas Kahfi.
Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran Rp470 juta untuk perbaikan dan renovasi di rumah dinas Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi. Rinciannya pengecatan rumah dinas gubernur senilai Rp200 juta, perbaikan drainase di belakang rumah dinas Rp170 juta dan pemeliharaan rumah dinas gubernur Rp200 juta.
Sementara itu, di rumah dinas Wakil Gubernur Vasko pemprov mengajukan anggaran renovasi pagar belakang rumah temu senilai Rp165 juta, pemeliharaan rumah temu Rp105 juta, pemeliharaan rumah dinas wakil gubernur Rp137 juta, pemeliharaan taman rumah dinas wakil gubernur Rp80 juta. Serta renovasi ruang kerja wakil gubernur Rp169 juta.
