12 hours ago
11
Langgam.id -Tulisan saya kemarin soal tutup Lembah Anai tidak berdiri sendiri. Rangkaiannya panjang. Yang singkatnya: kafe dan masjid di sepadan sungai dekat Kafe Xakapa yang hanyut itu.
Daripada jadi penyakit, jadi pikiran, lebih baik saya tulis. Didengar atau tidak, urusan belakang. Urusan depan, memikirkan jika 1 juta ton abu vulkanik di Marapi hanyut. Abu itu sekarang menyebar dan menumpuk.
Ini namanya mitigasi bencana. Tahu, tapi tak dilaksanakan. Jikapun dilakukan, tasakang dekat air mancur. Ada masjid, kafe dan kerangka hotel di sana. Lokasinya sepadan sungai.
Setelah Kuranji, rasanya ini sungai terpendek di Sumbar. Tipikal sungai pantai barat. Pendek, terjal, seras, berbatu dan belum apa-apa sudah sampai saja ke laut.
Galodo datang dari hulu di sungai pendek itu. Menyapu apa saja. Kafe di bibir sungai. Jembatan. Rumah ibadah. Semua jadi saksi.
Sungai punya hak atas wilayahnya sendiri. Sempadan bukan garis di peta. Ia ruang bernapas bagi air. Ketika ruang itu dirampas, sungai mengambilnya kembali. Cepat atau lambat.
Lalu siapa yang memberi izin? Siapa yang membiarkan? Siapa pula yang kini bertanggung jawab?
Lembah Anai bukan sekadar nama jalan. Bukan sekadar lintas Padang–Bukittinggi. Ia koridor ekologi. Ia jalur sejarah. Ia etalase Sumatera Barat. Air terjunnya menyambut setiap pelancong.
Tapi di balik keindahan itu ada sengketa. Lama mengendap. Antara ekonomi dan keselamatan. Antara investasi dan tata ruang. Antara hari ini dan hari esok.
Banyak yang menyatakan kepada saya, mereka jengkel. Melihat di daerah bencana ada kafe dan masjid. Silakan. Kenyataan, sesuatu yang menurut takaran akal sehat tidak terjadi, justru dipertontonkan.
Bangunan berdiri di tempat yang seharusnya kosong. Beton ditanam di tanah yang pernah disapu air.
Orang lupa. Atau pura-pura lupa.
Masjid memang rumah Tuhan. Tapi ia tetap bangunan. Tetap tunduk pada hukum alam. Air tak peduli pada nama yang tertulis di papan. Ia hanya tahu jalan turunnya.
Akal sehat berkata: jauhi bantaran. Pengalaman berkata: jangan ulangi. Tapi yang terjadi sebaliknya.
Saya pernah menulis ini di Singgalang. Lembah Anai adalah kisah kelalaian, kebodohan, dan kecongkakan. Juga ketidaktegasan. Sebuah dosa sosial. Padahal kawasan ini jantung kepentingan 40 persen rakyat Minangkabau.
Sengketa pengusaha dan pemerintah berlarut. Salah satunya karena surat balasan BPKHTL Wilayah I Medan tak dibaca utuh. Surat 29 Agustus 2024 itu tegas: bukan izin, bukan rekomendasi, bukan bukti kepemilikan. Hanya menunjukkan posisi lokasi terhadap kawasan hutan. Tapi sudah cukup untuk dijadikan tameng.
Data bicara lebih keras. Ketika Lembah Anai tertutup, sembilan kabupaten/kota tersengat. Padang, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pasaman. Sembilan wilayah ini menyumbang 40,28 persen PDRB Sumbar. Urat nadinya putus dalam hitungan jam.
Jarak Padang–Bukittinggi melonjak. Dari 91 kilometer jadi 134 kilometer. Naik 47 persen. Setiap hari 2.418 kendaraan barang melintas. Lebih dari separuhnya truk roda enam ke atas. Tulang punggung logistik Sumbar dipotong setengahnya.
Kajian Dishub Sumbar memperkirakan kerugian Rp 80 hingga Rp 166 miliar per tahun. Per hari setara Rp 585 juta. Uang yang menguap dari kantong sopir dan pengusaha.
Mana yang didahulukan: kepentingan umum atau hak pribadi bersertifikat di kawasan lindung? Fikih punya kaidah: la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kemudaratan wajib dihindari.
Inilah yang membuat orang jengkel. Bukan pada kafe. Bukan pada masjid. Tapi pada cara kita melupakan.
Maka kemudian, kita sudah punya jalur via Malalak. Kenapa tidak dibuka satu lagi via Tambangan? Kalau mau. Kalau tidak, apa boleh buat.
Pepatah terkenal di dunia: “Tak satu jalan ke Roma.” Lahir dari kenyataan. Bukan dari teori.
Roma dibangun bukan dengan satu jalur. Tapi dengan banyak. Karena pendirinya tahu: satu jalan bisa putus. Satu jembatan bisa runtuh. Satu lembah bisa hanyut.
Sumbar juga begitu. Tak boleh bergantung pada satu urat nadi. Lembah Anai penting. Tapi ia bukan satu-satunya. Malalak sudah terbukti. Tambangan menunggu.
Lihat Bandung Raya. Ada sekitar delapan pilihan gerbang tol di sana. Delapan pintu masuk dan keluar. Delapan kemungkinan. Kalau satu macet, ada tujuh. Kalau satu tutup, ada tujuh. Itulah kota yang berpikir ke depan. Bukan kota yang menunggu bencana.
Sumbar masih punya satu pintu utama. Lembah Anai. Sisanya jalur cadangan yang belum benar-benar siap. Kita sebagai satu suku bangsa jangan lapuk oleh hal yang tidak perlu.
Catatan Gamawan Fauzi untuk saya:
“Ada yang belum sempat ditulis. Sampai tahun delapan puluhan, jalan Silaiang itu sangat terjal dan sempit. Pernah rombongan mahasiswa Unand mengalami kecelakaan di sana, dan banyak yang meninggal.
Lalu Pak Sabri Zakaria dengan tekun dan sabar “menatah” dinding batu cadas itu dengan pahat. Beliau membawa serombongan orang Jawa untuk mengerjakannya. Akhirnya jalan itu menjadi lebar dan tanjakannya semakin landai.
Bayangkan sebelum itu dikerjakan — mobil harus bergiliran menaiki tanjakan. Mobil dari arah Bukittinggi dan Batusangkar menunggu di atas sampai semua mobil dari bawah selesai naik.
Jalan Sicincin–Malalak adalah jalan alternatif yang mulai dibangun tahun 2007. Namun karena jalan baru, masih butuh waktu sampai tanah dinding perbukitannya stabil.”
Begitu benarlah, panjang cerita Lembah Anai itu. Menghabiskan energi melayani sengketa bangunan di sepadan sungai. Sungai berbahaya. Masih ada satu juta ton abu vulkanik Marapi yang belum hanyut.
Cara menghargai diri sendiri, kita tahu melakukannya. Cara menegakkan wibawa pemerintah, kita tahu polanya. Jika mau membuat tontonan, sebaiknya jangan. Urusan banyak.
Lembah Anai menunggu keputusan. Bukan menunggu pidato. Bukan menunggu rapat. Air tak peduli pada notulen. Abu tak peduli pada tanda tangan.
Yang ditunggu hanya satu: ketegasan.
Namun, nyinyir benar kita, juga tak ada guna. Barabab nanti kita ke telinga kerbau. Berteriak ke telinga kuali.
Kita semua, juga saya, punya mata. Bukan mata ikan asin. Jadi? Suka hatilah. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Selamat jumpa di akhirat kelak. (***)
