9 hours ago
9
Langgam.id – Sejumlah pengurus KONI di Sumatra Barat (Sumbar) meminta penyesuaian jadwal atau pengunduran pelaksanaan Pemprov Sumbar dari agenda yang sudah ditentukan yakni 2-14 Oktober 2026.
Hal tersebut disinyalir beberapa daerah di Sumbar baru mengesahkan APBD Perubahan tahun 2026.
Ketua KONI Padang Pariaman Asmadi mengatakan, untuk APBD Perubahan Kota Padang Pariaman baru akan ketok palu pada tanggal 22 September nanti.
“Karena ada evaluasi gubernur dan segalam macamnya, biasanya memakan waktu normatifnya hingga 20 hari dan karena sekarang menjelang Porprov bisa dipercepat. Saat kami berkoordinasi dengan BPKAD, Sekda serta Bupati sepertinya di Padang Pariaman bisa cair anggaran ditanggal 29 September,” ujarnya Selasa (15/9/2026).
Maka itu, Asmadi mengharapkan agar pelaksanaan Porprov dapat digeser ke November, sehingga semua persiapam dapat lebih aman serta tertib administrasi dan terhindar dari jeratan hukum.
“Kami Padang Pariaman harus ikut Porprov, tapi kami minta waktunya digeser agar lebih aman. Kami ingin yang terbaik untuk atlit kami dan gara-gara tergesa-gesa kami sangat sayang apabila tidak ikut,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KONI Kota Payakumbuh Chairul Mufti mengungkapkan hal yang sama. Ia berpendapat dengan penyesuaian jadwal maka beberapa kabupaten kota di Sumbar akan lebih aman dalam pelaksanaan Porporv Sumbar.
Ia menambahkan, untuk APBD Perubahan Kota Payakumbuh suda ketok palu pada 3 September dan telah diserahkan ke Provinsi 7 September. Saat ini, masih menunggu proses di Provinsi Sumbar.
“Karena pemerintah kota juga sudah bersurat ke Pemprov, sayang saja jika dalam kondisi saat ini banyak daerah yang jadinya tidak ikut karena pesertanya hanya sedikit. Kita berharap dengan Porprov yang sudah lama tidak terlaksana dapat diikuti oleh 19 Kabupaten dan Kota,” kata Chairul.
Ia juga menyebutkan, hasil dari Porprov Sumbar ini nantinya akan menjadi cerminan untuk atlet Sumbar mengikuti PON.
“Contohnya payakumbuh memiliki atlet terbaik di bidang panahan. Namun karena terkendala ketidakikutsertaan, tidak bisa tampil dan mendapatkan mendali sehingga mereka tidak bisa mewakili Sumbar di PON nanti dan itu akan menjadi salah satu indicator,” ungkapya.
Terpisah, Ketua KONI Pessisir Selatan M Adli juga ikut menyuarakan hal yang sama. Ia menjelaskan meski APBD Perubahan telah disahkan, namun penjadwalan dana hibah berlansung diawal oktober.
“Bagaimana nanti proses pengadaan pakaian serta segala macamnya karena anak-anak kita perlu pakaian seragam. Tidak mungkin kita mengirim anak-anak kita tidak dengan seragam,” bebernya.
Ia menegaskan apabila Porprov Sumbar berlansung pada bulan Oktober, KONI Pesisir Selatan berkemungkinan undur diri.
“Kejadian serupa sejauh yang saya tahu terjadi di 12 kabupaten kota, kami telah berkoordinasi juga melalui zoom dengan merasakan kondisi yang sama. Karena ini turut membahas persoalan administrasi serta hukum yang kami hadapi dikemudian hari,” jelasnya.
Aidil menyebutkan, KONI Pesisir Selatan telah membuat surat bersama mengatasnamakan forum komunikasi KONI kabupaten/Kota se-Sumbar terkait kendala tersebit dan telah dikirim ke Ketua DPRD Sumbar serta Komisi V.
“Kami coba menyampaikan ke wakil rakyat agar mereka tau aspirasi kami, bukan kami tidak mendukung, kami sangat menunggu kehadiran Porpov Sumbar yang sudah delapan tahun absen. Kami tidak mungkin melompat-lompat tentu kami mengikuti jadwal terkait pencairan dana tersebut,” kata dia.
Adli mengharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mendengarkan keluhan dan permasalahan di daerah sehingga pelaksanaan Porprov itu semarak dan bisa diikuti seluruh kabupaten kota di Sumbar.
Sementara itu berkaitan dengan keluhan ketua KONI di Kabupaten dan Kota tersebut Langgam.id, sudah berupaya mengkonfirmasi ke Ketua KONI Sumbar Hamdanus, namun hingga berita ditayangkan belum merespons. (WAN)
