Negeri Berdrama, Arah Menghilang

Sebuah negeri pada dasarnya membutuhkan arah. Arah itulah yang membuat perjalanan sebuah bangsa memiliki tujuan yang dapat dipahami oleh rakyatnya. Pergantian pemimpin boleh terjadi, kebijakan boleh berubah, dan zaman boleh bergeser, tetapi orientasi besar sebuah negara semestinya tetap dapat dibaca dengan jelas. Rakyat perlu mengetahui negeri ini hendak dibawa menuju mana. Apakah menuju kesejahteraan, keadilan, kemandirian, kemajuan teknologi, penguatan industri, atau sekadar bertahan dari satu persoalan menuju persoalan berikutnya.

Indonesia pernah mengalami masa ketika arah pembangunan terasa lebih mudah dibaca. Ada kekurangan, ada kritik, bahkan ada berbagai persoalan serius dalam kehidupan politik dan demokrasi. Namun, negara mempunyai agenda besar yang relatif mudah dikenali. Pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, peningkatan pendidikan, pembangunan pertanian, dan pemerataan wilayah menjadi bagian dari narasi besar pembangunan. Kini, setelah demokrasi berkembang semakin liberal, kebebasan politik memang semakin luas, tetapi kebebasan itu belum tentu menghasilkan arah nasional yang semakin jelas.

Demokrasi Tanpa Kompas

Demokrasi seharusnya menjadi mekanisme untuk menentukan arah bangsa melalui kehendak rakyat. Demokrasi memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, kritik, oposisi, demonstrasi, pergantian kekuasaan, dan pengawasan terhadap pemerintah. Semua itu merupakan unsur penting dalam kehidupan negara yang sehat. Persoalannya muncul ketika demokrasi hanya berkembang sebagai kompetisi kepentingan tanpa disertai kesepakatan mengenai tujuan besar bangsa.

Ketika setiap kelompok membawa agenda sendiri, setiap elite memainkan narasinya sendiri, dan setiap kekuatan politik berusaha memperoleh ruang pengaruh sebesar mungkin, negara dapat kehilangan fokus. Demokrasi akhirnya menjadi sangat ramai tetapi tidak selalu produktif. Suara terdengar di mana mana, tetapi arah perjalanan bersama justru semakin sulit ditemukan. Negeri menjadi penuh perdebatan, penuh komentar, penuh demonstrasi, penuh pernyataan politik, tetapi rakyat bertanya tentang satu hal sederhana. Setelah semua keramaian itu, sebenarnya kita sedang menuju ke mana.

Drama Kekuasaan yang Tidak Selesai

Salah satu persoalan yang membuat arah negeri semakin kabur adalah munculnya drama kepemimpinan yang seolah tidak pernah selesai. Pemimpin yang telah meninggalkan kekuasaan formal masih menjadi pusat perhatian politik. Bayang bayang kekuasaan masa lalu tetap hadir dalam percakapan publik. Pengaruhnya masih dibicarakan, pendukungnya masih bergerak, dan kebijakan masa lalu masih menjadi bahan pertarungan politik masa kini.

Dalam sebuah demokrasi yang sehat, pergantian pemimpin seharusnya juga berarti pergantian babak. Pemimpin lama menjalankan perannya sebagai bagian dari sejarah, sementara pemimpin baru memperoleh ruang untuk menjalankan mandatnya. Bila masa lalu terus menarik masa kini, pemerintahan baru akan sulit sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Rakyat pun terus diajak melihat ke belakang ketika sesungguhnya mereka membutuhkan jawaban tentang masa depan.

Retorika yang Menjadi Bahan Bakar

Di sisi lain, kepemimpinan yang sedang berjalan juga mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga ketenangan sosial. Pemimpin bukan hanya pengambil keputusan. Pemimpin juga merupakan komunikator utama negara. Setiap ucapan pemimpin dapat mempunyai konsekuensi yang jauh lebih besar daripada ucapan masyarakat biasa. Satu kalimat dapat menenangkan jutaan orang, tetapi satu kalimat pula dapat menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan.

Retorika politik yang terlalu keras, terlalu konfrontatif, atau terlalu sering menempatkan rakyat sebagai pihak yang harus berhadapan dengan pemerintah dapat menjadi bahan bakar gejolak. Pemerintah mungkin bermaksud menunjukkan ketegasan, tetapi masyarakat dapat menangkapnya sebagai sikap menantang. Dalam situasi ketika kepercayaan publik sedang sensitif, komunikasi politik seharusnya lebih banyak meredakan daripada memanaskan. Negara membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengubah kegaduhan menjadi ketenangan dan perbedaan menjadi dialog.

Demonstrasi sebagai Cermin

Demonstrasi pada dasarnya bukan ancaman bagi demokrasi. Demonstrasi merupakan salah satu cara masyarakat menyampaikan ketidakpuasan ketika saluran politik formal dianggap tidak cukup memberikan respons. Rakyat yang turun ke jalan menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang ingin mereka dengarkan dan ingin mereka jawab. Pemerintah yang sehat tidak semestinya langsung melihat demonstrasi sebagai musuh.

Justru demonstrasi dapat menjadi cermin bagi pemerintah. Semakin besar demonstrasi, semakin penting pemerintah membaca pesan yang berada di baliknya. Apakah persoalannya menyangkut ekonomi, ketidakadilan, lapangan kerja, pendidikan, hukum, korupsi, atau ketidakpercayaan terhadap lembaga negara. Persoalan utamanya bukan semata mata berapa banyak orang turun ke jalan, melainkan mengapa mereka merasa perlu turun ke jalan.

Ketika Demonstrasi Menjadi Drama

Namun, demokrasi juga mempunyai sisi lain yang perlu diwaspadai. Tidak semua keramaian politik yang tampil sebagai ekspresi rakyat dapat dibaca secara sederhana sebagai gerakan spontan masyarakat. Dalam politik, selalu ada kemungkinan berbagai kekuatan mencoba memanfaatkan momentum sosial untuk kepentingannya sendiri. Ada demonstrasi yang lahir secara spontan dari keresahan masyarakat dan ada pula mobilisasi yang mendapatkan dukungan dari kekuatan tertentu.

Perbedaan tersebut penting karena demonstrasi yang seharusnya menjadi instrumen koreksi dapat berubah menjadi instrumen permainan politik. Ketika pemerintah mencoba merangkul sebagian kelompok demonstran sementara kelompok lainnya diperlakukan sebagai lawan, masyarakat dapat melihat adanya standar ganda. Akibatnya, demonstrasi bukan lagi sekadar ekspresi aspirasi, tetapi menjadi bagian dari drama kekuasaan. Pada titik itu, substansi persoalan rakyat dapat tenggelam oleh permainan aktor politik.

Negeri yang Terlalu Banyak Panggung

Negeri ini akhirnya seperti memiliki terlalu banyak panggung. Ada panggung pemerintah, panggung oposisi, panggung mantan penguasa, panggung kelompok masyarakat, panggung media, panggung demonstrasi, dan panggung media sosial. Masing masing memainkan narasinya sendiri. Masing masing mempunyai penonton dan pendukung. Sementara itu, rakyat yang berada di luar panggung justru harus menanggung akibat dari seluruh pertunjukan tersebut.

Masalahnya bukan karena negeri ini terlalu banyak berbicara. Masalahnya adalah terlalu sedikit kesepakatan tentang arah. Perdebatan memang diperlukan, tetapi perdebatan harus membawa bangsa menuju keputusan. Kritik harus menghasilkan perbaikan. Demonstrasi harus menghasilkan respons. Pergantian kekuasaan harus menghasilkan pembaruan. Kebebasan harus menghasilkan tanggung jawab. Bila semuanya hanya berhenti sebagai tontonan politik, demokrasi akan kehilangan makna substantifnya.

Rakyat Jangan Menjadi Penonton

Rakyat tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam drama politik nasional. Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Mereka bukan sekadar massa yang diperlukan ketika pemilu berlangsung atau ketika kekuasaan membutuhkan legitimasi. Rakyat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan dan sebagai pihak yang berhak mengetahui arah kebijakan negara.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak seharusnya hanya dilihat dari seberapa kuat retorikanya, seberapa banyak pendukungnya, atau seberapa ramai pemberitaan mengenai dirinya. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah kehidupan rakyat membaik. Apakah pekerjaan tersedia. Apakah pendidikan semakin berkualitas. Apakah industri tumbuh. Apakah pangan tersedia. Apakah hukum dipercaya. Apakah korupsi berkurang. Apakah masyarakat merasa aman dan dihargai.

Mengembalikan Kompas Bangsa

Indonesia membutuhkan semacam kompas nasional. Kompas itu bukan berarti mengembalikan sistem politik masa lalu atau mengurangi kebebasan demokrasi. Kompas berarti menyepakati tujuan besar yang harus diperjuangkan bersama siapa pun pemimpinnya. Pemerintah boleh berganti, partai boleh berganti, koalisi boleh berubah, tetapi tujuan nasional tidak boleh selalu berubah mengikuti kepentingan politik jangka pendek.

Negeri ini membutuhkan konsistensi dalam pembangunan. Industrialisasi harus mempunyai arah. Pendidikan harus mempunyai arah. Energi harus mempunyai arah. Ketahanan pangan harus mempunyai arah. Penguasaan teknologi harus mempunyai arah. Pengembangan sumber daya manusia harus mempunyai arah. Bahkan demokrasi sendiri harus mempunyai arah, yaitu menghasilkan pemerintahan yang semakin bertanggung jawab dan rakyat yang semakin berdaulat.

Dari Drama Menuju Karya

Pada akhirnya, bangsa tidak dibangun dengan drama. Bangsa dibangun dengan kerja. Retorika dapat membangkitkan semangat, tetapi pembangunan membutuhkan kebijakan. Demonstrasi dapat menyampaikan kemarahan, tetapi perubahan membutuhkan solusi. Kekuasaan dapat diperoleh melalui politik, tetapi legitimasi jangka panjang hanya dapat diperoleh melalui hasil yang dirasakan rakyat.

Indonesia tidak kekurangan orang pintar, sumber daya alam, generasi muda, maupun peluang ekonomi. Yang semakin dibutuhkan adalah kemampuan untuk menyatukan energi bangsa menuju tujuan yang jelas. Jangan sampai energi nasional habis dalam pertengkaran antara masa lalu dan masa kini, antara pemerintah dan rakyat, antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain.

Negeri ini tidak membutuhkan lebih banyak panggung drama. Negeri ini membutuhkan arah. Pemimpin lama perlu memahami bahwa sejarah mempunyai waktunya sendiri. Pemimpin baru perlu memahami bahwa kekuasaan bukan panggung untuk beretorika tanpa batas. Rakyat perlu diberi ruang untuk mengkritik tanpa dicurigai. Pemerintah perlu menerima kritik tanpa merasa selalu diserang. Dan semua kekuatan politik perlu menyadari bahwa negeri ini jauh lebih besar daripada kepentingan kelompoknya.

Jika drama terus menjadi pusat kehidupan bernegara, arah akan semakin menghilang. Tetapi jika demokrasi dikembalikan kepada tujuan dasarnya sebagai jalan untuk menghasilkan pemerintahan yang bertanggung jawab, kebijakan yang rasional, dan kehidupan rakyat yang lebih baik, negeri ini masih dapat menemukan kembali kompasnya.

Pertanyaan terbesar Indonesia hari ini bukan siapa yang paling keras berbicara, siapa yang paling banyak pendukungnya, atau siapa yang paling berhasil memenangkan panggung politik. Pertanyaan terbesarnya adalah ke mana negeri ini hendak dibawa. Sebab sebuah bangsa dapat bertahan dalam keadaan sulit selama ia mengetahui arah perjalanannya. Yang paling berbahaya adalah ketika bangsa berjalan dalam keramaian, tetapi tidak lagi mengetahui ke mana harus menuju.

*Penulis: Yazid Bindar (Guru Besar Teknik Pangan dan Kemurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung)