3 hours ago
5
Langgam.id — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengingatkan pengembangan pariwisata ramah muslim tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian peringkat atau rating, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menerima kunjungan Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Award 2026 di Istana Gubernuran, Kamis (27/8/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian untuk melihat kesiapan dan kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim di Sumbar.
“Masalah rating itu nomor dua. Yang nomor satunya adalah bagaimana dampaknya kepada masyarakat, bagaimana masyarakatnya bergerak,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan harus mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi masyarakat, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif hingga usaha jasa lainnya.
Karena itu, pembenahan destinasi wisata harus dilakukan secara konsisten dan dibarengi dengan peningkatan kesiapan masyarakat serta literasi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.
“Kita harapkan sebelum masyarakat memiliki kesadaran dan literasi yang cukup baik, tentu pejabat-pejabatnya terlebih dahulu harus memiliki literasi yang baik tentang itu,” katanya.
Mahyeldi juga mendorong agar sertifikasi halal pada hotel, restoran dan berbagai usaha yang telah memenuhi ketentuan ditampilkan secara jelas sehingga mudah dikenali wisatawan. Selain itu, aspek kebersihan, sanitasi, fasilitas ibadah, rumah potong hewan, juru sembelih halal (Juleha), serta kepastian kehalalan bahan pangan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pelaku usaha.
Koordinator Tim Ahli IMTI, Sumaryadi, mengatakan penilaian IMTI 2026 bertujuan memotret kondisi aktual pariwisata ramah muslim di Sumbar berdasarkan standar Global Muslim Travel Index (GMTI).
Menurutnya, Sumbar memiliki modal kuat berupa komitmen pimpinan daerah, dukungan regulasi melalui Perda dan Pergub Pariwisata Halal, konektivitas penerbangan dengan Malaysia, serta berbagai inovasi di bidang ekonomi dan pariwisata syariah.
“Sumatera Barat memiliki modal yang cukup kuat. Tinggal bagaimana beberapa aspek yang masih menjadi catatan ini kita perkuat bersama,” ujar Sumaryadi.
Ia menyebut sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat, di antaranya visibilitas sertifikasi halal pada hotel dan restoran, kebersihan di sejumlah destinasi wisata, serta optimalisasi informasi digital yang dapat menghubungkan pelaku usaha dengan pemasok bahan baku halal.
Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dwi Putra Indrawan, mengapresiasi dukungan Pemprov Sumbar terhadap penilaian IMTI. Menurutnya, pariwisata ramah muslim merupakan bagian penting dalam penguatan halal value chain karena memiliki keterkaitan luas dengan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, budaya dan sektor ekonomi lainnya.
“Pengembangan pariwisata ramah muslim ini tidak akan bergerak signifikan tanpa dukungan BPJPH, pelaku usaha, PHRI, kemudian masyarakat. Sehingga sinergi ini menjadi sesuatu yang harus kita jalani sama-sama,” katanya.
Dwi menambahkan, Sumbar yang sebelumnya berada pada peringkat kedua IMTI memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing. Peningkatan kualitas pariwisata ramah muslim di Sumbar tidak hanya penting bagi daerah, tetapi juga dapat turut memperkuat posisi Indonesia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI).
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Mahyeldi meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti berbagai catatan dari Tim Penilai IMTI.
Ia menegaskan, pengembangan pariwisata ramah muslim merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi tugas Dinas Pariwisata. Setiap aparatur pemerintah, katanya, memiliki peran dalam memberikan pelayanan sekaligus menjadi bagian dari wajah pariwisata Sumbar.
“Walaupun ini leading sector-nya Dinas Pariwisata, tapi perangkat daerah lain juga punya peran untuk mensukseskan ini,” tegas Mahyeldi.
Ke depan, Pemprov Sumbar juga menyiapkan berbagai agenda untuk memperkuat daya tarik daerah sebagai destinasi wisata internasional, termasuk agenda olahraga antarnegara serumpun pada 2027 serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kawasan Indian Ocean Rim Association (IORA).
Seluruh upaya tersebut, kata Mahyeldi, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi kita ingin pariwisata ini tumbuh, wisatawannya bertambah, tetapi yang paling penting masyarakat kita juga ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya,” pungkas Mahyeldi. (HER)
