8 hours ago
7
JAKARTA – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan capaian strategis di bidang agraria dan tata ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut tahun pertama ini sebagai masa fondasi untuk memperkuat pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan tanah dan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan arah kebijakan kementerian dalam periode ini sepenuhnya sejalan dengan visi Presiden Prabowo: menjadikan tanah dan ruang sebagai instrumen pembangunan yang menyejahterakan rakyat.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Setahun ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ossy Dermawan di Jakarta dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN Senin (20/10/2025).
Kepastian Hukum Pertanahan dan Dampak Ekonomi
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi prioritas utama kementerian. Hingga Oktober 2025, sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat.
Selama satu tahun terakhir, tercatat 4 juta bidang tanah berhasil didaftarkan, dan 2,69 juta bidang di antaranya telah memperoleh sertipikat. Program ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memberikan dampak ekonomi besar — dengan total nilai tambah ekonomi (Economic Value Added) mencapai Rp1.021,95 triliun.
“Kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak,” tegas Wamen Ossy.
Lompatan Digital: Sertipikat Elektronik dan Layanan Online
Transformasi digital menjadi penanda utama reformasi pelayanan publik di ATR/BPN. Dalam kurun waktu setahun, kementerian berhasil menerbitkan 6,1 juta Sertipikat Elektronik, melonjak tajam dibanding 639 ribu sertipikat pada tahun sebelumnya.
Inovasi digital seperti aplikasi Sentuh Tanahku dan Dokumen Elektronik Pertanahan mempercepat layanan dan menekan potensi penyimpangan. Masyarakat kini dapat memantau status sertipikat, lokasi tanah, hingga verifikasi keaslian dokumen melalui QR Code.
“Digitalisasi pertanahan memperkuat kepercayaan publik dan dunia perbankan. Ini juga membuka akses pembiayaan bagi masyarakat karena data pertanahan kini valid, transparan, dan mudah diverifikasi,” jelas Ossy.
Reforma Agraria dan Perlindungan Aset Sosial
Program Reforma Agraria terus menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah dengan total luas 879.942 hektare telah didistribusikan kepada masyarakat, memberikan manfaat langsung bagi 11.576 kepala keluarga di berbagai daerah.
Kementerian ATR/BPN juga memperkuat perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan. Hingga saat ini, tercatat 278.689 bidang tanah wakaf dengan luas 26.865,67 hektare telah terdaftar. Dalam satu tahun terakhir, terdapat penambahan sekitar 16.600 bidang tanah wakaf, yang kini memiliki kepastian hukum dan perlindungan negara.
“Reforma Agraria berfungsi untuk menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan berkesempatan untuk maju,” kata Wamen Ossy.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Mafia Tanah
Dalam bidang penegakan hukum, Kementerian ATR/BPN mencatat penyelesaian 3.019 kasus pertanahan sepanjang tahun 2025. Penindakan terhadap mafia tanah juga dilakukan secara tegas, dengan 140 pelaku telah diproses hukum. Dari upaya ini, 130,7 juta meter persegi tanah dan potensi kerugian negara sebesar Rp9,4 triliun berhasil diselamatkan.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak rakyat dan menegakkan keadilan di sektor pertanahan.
Meneguhkan Fondasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan
Berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari agenda besar Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran: membangun sistem pertanahan nasional yang terintegrasi, inklusif, dan berpihak pada rakyat kecil.
“Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang semakin berorientasi pada hasil dan pelayanan publik. Ke depan, tanah dan ruang tidak hanya dilihat sebagai aset, tapi juga sebagai instrumen keadilan sosial,” pungkas Wamen Ossy.
Analisis: Membangun Ekosistem Pertanahan yang Modern dan Inklusif
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah baru dalam tata kelola agraria Indonesia — memadukan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat, dan keadilan akses. Kebijakan ATR/BPN tak hanya fokus pada sertifikasi, tetapi juga pada keberlanjutan pemanfaatan ruang dan tanah untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan fondasi yang telah dibangun, kementerian ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak transformasi tata ruang nasional yang efisien, adil, dan berdaya saing di masa depan, pungkasnya. (Den)
