Dinamika Negeri Terpereteli

Indonesia adalah negeri yang terus mencari bentuk terbaiknya. Sejak kemerdekaan 1945, perjalanan bangsa ini tidak pernah benar-benar lurus. Ada masa ketika negara bergerak dengan penuh gejolak politik, ada masa ketika stabilitas menjadi panglima, dan ada pula masa ketika demokrasi ditempatkan sebagai obat bagi hampir semua persoalan bangsa. Namun setelah menelusuri perjalanan Indonesia sejak 1945, ada satu kesimpulan yang menarik untuk direnungkan. Indonesia relatif berada dalam kondisi yang lebih baik pada sebuah jendela waktu sekitar 1976 sampai 1990.

Jendela waktu itu tentu bukan berarti seluruh persoalan bangsa telah selesai. Tidak ada masa dalam sejarah Indonesia yang sempurna. Tetapi dalam rentang tersebut, negara tampak memiliki arah pembangunan yang lebih jelas. Pemerintah memiliki kemampuan mengendalikan agenda pembangunan, ekonomi tumbuh, pembangunan infrastruktur berlangsung, dan masyarakat memperoleh ruang untuk menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Negara memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dan menjalankan keputusan tersebut. Ada kelemahan demokrasi dan kebebasan politik yang tidak boleh diabaikan, tetapi negara memiliki orientasi yang relatif jelas terhadap pembangunan.

Ketika Stabilitas Mulai Retak

Memasuki dekade 1990-an, keadaan mulai berubah. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sebelumnya menjadi sumber legitimasi pemerintahan mulai menghadapi persoalan baru. Ketimpangan, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, konsentrasi kekuasaan serta tuntutan keterbukaan semakin kuat. Masyarakat yang semakin terdidik mulai mempertanyakan apakah pembangunan hanya boleh diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan yang lebih mendasar mulai muncul tentang siapa sebenarnya yang menikmati hasil pembangunan.

Jendela waktu 1990 sampai 1998 kemudian menjadi periode ketika berbagai persoalan tersebut menumpuk. Indonesia mengalami gejolak yang semakin besar. Krisis ekonomi menjadi pemicu yang mempercepat keruntuhan kepercayaan terhadap sistem yang ada. Reformasi 1998 akhirnya lahir bukan semata karena satu peristiwa, tetapi karena akumulasi ketidakpuasan yang telah lama berkembang. Reformasi merupakan koreksi besar terhadap sistem politik dan pemerintahan yang dianggap sudah tidak mampu menjawab tuntutan zaman.

Reformasi yang Membuka Pintu

Reformasi seharusnya menjadi pintu menuju Indonesia yang lebih baik. Demokrasi diharapkan melahirkan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab. Kebebasan pers diharapkan membuat kekuasaan dapat diawasi. Pemilu yang lebih terbuka diharapkan menghasilkan pemimpin yang memperoleh mandat rakyat. Desentralisasi diharapkan mendekatkan negara kepada masyarakat. Lembaga negara yang diperkuat diharapkan mampu mencegah kekuasaan berjalan tanpa kontrol.

Pada awalnya harapan itu memang terasa besar. Rakyat memperoleh ruang politik yang jauh lebih luas. Partai politik berkembang. Pemilu menjadi kompetisi terbuka. Media dapat mengkritik pemerintah. Masyarakat sipil memperoleh ruang yang sebelumnya sangat terbatas. Reformasi seperti membuka jendela yang lama tertutup. Udara segar masuk ke dalam ruangan politik Indonesia.

Demokrasi yang Liberal

Masalahnya kemudian bukan lagi sekadar apakah Indonesia sudah demokratis atau belum. Masalah yang lebih penting adalah demokrasi seperti apa yang sedang dibangun. Demokrasi yang terlalu liberal ternyata tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan rakyat. Bahkan demokrasi yang tidak disertai institusi negara yang kuat dapat menciptakan pintu masuk baru bagi kelompok yang memiliki modal, jaringan dan kekuasaan untuk menguasai sumber daya negara.

Politik akhirnya dapat berubah menjadi arena investasi kekuasaan. Modal digunakan untuk memperoleh pengaruh politik. Pengaruh politik digunakan untuk memperoleh kebijakan yang menguntungkan. Kebijakan kemudian membuka akses terhadap sumber daya ekonomi. Dari sini terbentuk lingkaran antara uang, kekuasaan dan penguasaan sumber daya. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi substansinya dapat semakin jauh dari kepentingan rakyat.

Rakyat Menjadi Penonton

Di sinilah paradoks demokrasi Indonesia mulai terlihat. Rakyat diberikan hak memilih, tetapi setelah pemilu selesai, kekuatan rakyat sering kali melemah. Rakyat memilih pemimpin setiap beberapa tahun. Namun setelah terpilih, pemimpin dan jaringan politiknya dapat membangun hubungan yang jauh lebih kuat dengan pemilik modal dibandingkan dengan rakyat yang memilihnya.

Rakyat akhirnya hanya hadir pada saat dibutuhkan. Mereka dibutuhkan sebagai suara ketika pemilu berlangsung. Setelah itu, keputusan strategis negara lebih banyak ditentukan melalui negosiasi antarelite. Demokrasi akhirnya berpotensi berubah menjadi demokrasi elektoral. Rakyat memilih, tetapi tidak selalu menentukan arah. Rakyat mempunyai suara, tetapi suara itu tidak selalu menjadi kekuatan dalam proses pengambilan keputusan.

Jendela 2014 sampai 2026

Jika perjalanan Indonesia dilihat melalui jendela waktu berikutnya, periode 2014 sampai 2026 memberikan bahan renungan yang jauh lebih serius. Dua belas tahun merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat kecenderungan sebuah negara. Pada periode ini pembangunan fisik memang berlangsung besar. Infrastruktur berkembang. Investasi dikejar. Industrialisasi dan hilirisasi menjadi jargon utama. Negara tampak aktif membangun dan menarik investasi.

Namun pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari banyaknya jalan, bendungan, kawasan industri atau proyek besar. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari pembangunan tersebut. Apakah kekayaan alam semakin banyak menjadi kekuatan ekonomi rakyat atau justru semakin terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki modal dan akses kekuasaan. Apakah negara semakin kuat melindungi kepentingan publik atau semakin mudah dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi tertentu.

Negeri yang Mulai Terpereteli

Istilah terpereteli menggambarkan keadaan ketika bagian demi bagian kekuatan negara dan kekayaan publik perlahan terlepas dari tujuan awalnya. Negara mungkin masih berdiri secara formal. Pemerintah masih bekerja. Pemilu masih berlangsung. Lembaga negara masih ada. Tetapi substansi kekuasaan publik dapat terkikis sedikit demi sedikit.

Sumber daya alam dapat dikuasai melalui konsesi dan izin. Kebijakan ekonomi dapat dibentuk oleh kepentingan modal. Politik dapat menjadi semakin mahal. Lembaga publik dapat kehilangan independensi. Hukum dapat digunakan secara selektif. Ketika semua ini berlangsung secara bersamaan, negara tidak harus runtuh untuk disebut mengalami kemunduran. Negara dapat tetap terlihat kuat dari luar, tetapi perlahan kehilangan kemampuan untuk memastikan kekayaan dan kekuasaannya bekerja terutama bagi rakyat.

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti pada Pemilu

Kesalahan terbesar mungkin adalah menganggap demokrasi telah berhasil hanya karena pemilu berlangsung secara rutin. Pemilu hanyalah salah satu instrumen demokrasi. Demokrasi yang sehat harus menghasilkan pemerintahan yang dapat dikontrol rakyat, hukum yang berlaku secara adil, institusi yang independen, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

Jika rakyat tetap miskin di tengah kekayaan alam yang melimpah, demokrasi harus bertanya mengapa. Jika kekayaan negara semakin terkonsentrasi, demokrasi harus bertanya untuk siapa negara bekerja. Jika hukum terasa tajam kepada kelompok tertentu tetapi tumpul kepada kelompok lain, demokrasi harus bertanya apakah negara masih menjalankan keadilan atau hanya menjalankan prosedur.

Koreksi Dibutuhkan Lagi

Reformasi 1998 merupakan koreksi terhadap sistem yang dianggap terlalu tertutup dan terlalu terpusat. Tetapi setelah hampir tiga dekade, Indonesia mungkin membutuhkan koreksi berikutnya. Bukan koreksi untuk kembali ke masa lalu. Bukan pula untuk menghapus demokrasi. Yang diperlukan adalah koreksi terhadap demokrasi yang kehilangan orientasi sosial dan ekonomi.

Demokrasi harus dikembalikan kepada tujuan dasarnya yaitu membuat kekuasaan bekerja untuk rakyat. Kebebasan harus disertai tanggung jawab. Kekuasaan ekonomi harus dikendalikan agar tidak menguasai kekuasaan politik. Politik harus dikembalikan menjadi instrumen pelayanan publik, bukan instrumen akumulasi kekayaan. Negara harus kembali memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kepentingan kelompok dan memastikan sumber daya nasional digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Membangun Jendela Baru

Indonesia tidak membutuhkan romantisme terhadap masa lalu. Masa 1976 sampai 1990 pun memiliki kekurangan yang harus diakui. Tetapi sejarah tidak hanya digunakan untuk menghakimi masa lalu. Sejarah digunakan untuk menemukan apa yang pernah bekerja dan apa yang kemudian gagal. Dari situlah Indonesia dapat mencari bentuk baru yang lebih baik.

Jendela waktu baru harus dibangun dengan menggabungkan kekuatan negara, kebebasan demokrasi, keadilan hukum dan keberpihakan kepada rakyat. Negara harus kuat tetapi tidak represif. Demokrasi harus bebas tetapi tidak menjadi kendaraan oligarki. Ekonomi harus tumbuh tetapi tidak boleh membiarkan kekayaan nasional terkonsentrasi pada segelintir orang. Hukum harus tegas tetapi tidak boleh menjadi alat kekuasaan.

Negeri Harus Berhenti Terpereteli

Masalah terbesar Indonesia hari ini mungkin bukan kekurangan sumber daya. Indonesia memiliki sumber daya alam, penduduk besar, pasar yang luas dan posisi geografis yang strategis. Masalahnya adalah kemampuan mengelola seluruh kekayaan itu agar menjadi kekuatan rakyat. Jika kekayaan nasional terus keluar dari kendali kepentingan publik sedikit demi sedikit, maka Indonesia akan semakin menjadi negeri yang kaya sumber daya tetapi miskin daya tawar rakyat.

Karena itu, pertanyaan terbesar Indonesia bukan lagi siapa yang menang dalam pemilu berikutnya. Pertanyaannya jauh lebih mendasar. Indonesia akan menjadi negara yang semakin kuat melayani rakyat atau negara yang semakin kuat melayani mereka yang mampu menguasai negara. Jika jawabannya yang kedua, maka demokrasi hanya menjadi panggung, pemilu hanya menjadi pertunjukan, dan rakyat hanya menjadi penonton. Indonesia tidak boleh terus terpereteli. Negara ini harus kembali menemukan arah. Bukan sekadar arah menuju pertumbuhan, tetapi arah menuju kemakmuran rakyat.

*Penulsi: Yazid Bindar (Guru Besar Teknik Pangan dan Kemurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung)